Rabu, 12 Agustus 2026

MENJAGA API NARASI, MEMBAKAR SEMANGAT EKSEKUSI (Birokrasi yang Sibuk Administrasi, Lupa Pada Substansi)

 

Oleh : Asep Nazmudin (Pegiat Jonggol Cendekia)

Di tengah disrupsi dan ekspektasi publik yang semakin kompleks, birokrasi kita masih kerap terjebak dalam ritme kerja yang kaku, repetitif, dan alergi terhadap risiko. Inovasi kerap kali dipahami sekadar pengadaan aplikasi digital atau seremoni penghargaan, bukan sebagai lompatan cara berpikir yang fundamental dan upaya substantif dalam penyelesaian masalah di masyarakat. Sebagai seorang birokrat yang setiap hari bersentuhan dengan mesin administrasi, saya melihat perlunya urgensi untuk bergerak dari sekadar business as usual menuju extraordinary transformation. Namun, ironisnya, desakan untuk segera mengeksekusi sebuah gagasan baru seringkali justru mematikan esensi inovasi itu sendiri. Kita terlalu sibuk mengejar realisasi dan lupa bahwa setiap kebijakan visioner membutuhkan ruang narasi yang matang sebelum ia menjelma menjadi aksi. Tanpa narasi yang kuat, inovasi hanya akan menjadi proyek mercusuar: terang di atas, tetapi gelap di akar rumput.

Realitas di lapangan menunjukkan adanya sindrom "latah inovasi". Begitu pimpinan menyerukan terobosan, seluruh lini langsung berlomba membuat aplikasi tanpa peta jalan yang jelas, sekadar mengejar serapan anggaran dan dokumentasi laporan. Kita melihat banyak aplikasi pelayanan publik yang akhirnya mangkrak karena tidak menjawab kebutuhan riil masyarakat atau tumpang tindih satu sama lain. Kegagalan ini lahir bukan karena ide teknisnya buruk, melainkan karena narasi perubahannya tidak pernah selesai dibangun. Narasi di sini bukanlah sekadar jargon atau pesan komunikasi publik yang manis, melainkan sebuah kerangka intelektual yang menjelaskan mengapa sebuah inovasi harus hadir, masalah fundamental apa yang hendak dipecahkan, dan nilai apa yang akan bergeser dalam tatanan birokrasi. Ketika narasi ini kosong, eksekusi hanya akan menjadi aktivitas mekanis tanpa ruh, rapuh diterpa resistensi internal dan keraguan publik.

Menjaga narasi sebelum eksekusi adalah seni mengelola "ruang jeda" di tengah tekanan untuk segera tampil cepat. Di ruang inilah para birokrat tidak hanya bertindak sebagai administrator, melainkan sebagai penjaga arah perubahan agar tidak kehilangan makna. Kita perlu mendudukkan diri bersama para pemangku kepentingan untuk mendekonstruksi asumsi-asumsi lama yang mungkin sudah usang. Proses ini sering kali tidak nyaman karena mempertanyakan kemapanan, tetapi justru di sanalah letak otentisitas inovasi. Narasi yang solid akan bertindak sebagai bantalan ketika terjadi turbulensi. Ketika sebuah inovasi menerjang aturan-aturan kaku yang belum siap, narasi yang telah dirawat dengan baik mampu menjadi benteng argumentasi yang logis dan etis. Ia menjadi "peta bersama" yang memastikan bahwa meskipun teknis pelaksanaan berliku, arah besar transformasi tidak akan mudah dibajak oleh kepentingan jangka pendek atau mentalitas project-oriented.

Proses menjaga narasi ini menuntut kemampuan kita untuk bercerita secara jujur, bahkan tentang potensi kegagalan. Budaya birokrasi yang feodal dan mengagungkan keberhasilan semu seringkali menutup rapat diskursus tentang risiko. Padahal, inovasi sejati lahir dari keberanian mengakui ketidaksempurnaan sistem saat ini. Sebelum kode program ditulis atau peraturan direvisi, narasi harus mampu menyentuh sisi emosional para pelaksana, yaitu para aparatur sipil negara. Mereka harus diyakinkan bahwa perubahan ini bukanlah beban tambahan, melainkan jalan keluar dari belenggu rutinitas yang melelahkan. Jika narasi transformasi hanya hidup di slide presentasi pimpinan dan mati di ruang-ruang diskusi staf, maka eksekusi nantinya hanyalah formalitas yang menyiksa. Dengan demikian, menjaga narasi adalah upaya merawat collective consciousness bahwa berinovasi bukan berarti menggugurkan kewajiban, melainkan memuliakan tugas melayani publik dan menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih relevan.

Saya ingin mengmabil contoh, salah satu inovasi yang digagas oleh seorang birokrat yaitu Beben Suhendar, pada tahun 2016 atau sepuluh tahun lalu menjabat sebagai seorang camat di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Diantara inovasi yang digagas pada saat itu adalah Penataan Alun-alun yang lebih humanis, modern dan fungsional serta Penamaan Jalan Lingkar Jonggol Kota menjadi Jalan H.M. Syurdi Rusuh sebagai penghargaan kepada tokoh daerah yang berprestasi. Meskipun inovasi tersebut tidak terwujud dalam waktu yang cepat, setidaknya kini telah terealisasi dengan waktu yang tepat. Perwujudan inovasi tersebut didukung oleh political will Bupati yang memahami esensi dari pembangunan daerah yang berasal dari buah pemikiran rakyatnya.

Eksekusi tanpa narasi hanyalah aktivitas, sedangkan narasi yang dieksekusi dengan tepat adalah peradaban. Birokrasi yang inovatif bukanlah birokrasi yang riuh dengan gawai canggih, melainkan birokrasi yang tenang karena setiap geraknya memiliki alasan yang terang benderang. Di tengah gempuran zaman, menjaga api narasi tetap menyala jauh lebih krusial daripada sekadar menyulut kembang api proyek yang sekejap mata padam ditelan rutinitas.

Minggu, 09 Agustus 2026

Ketika Gagasan Menemukan Jalannya : Pasar Hewan dan Jalan H.M. Syurdi Rusuh


(Foto Peresmian Pasar Hewan Jonggol dan Nama Jalan H. M. Syurdi Rusuh. Sumber Foto: Diskanak Bogor)

Tanggal 6 Agustus 2026 menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan Jonggol. Pada hari tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor meresmikan Pasar Hewan Jonggol sekaligus menetapkan nama Jalan H. M. Syurdi Rusuh untuk ruas jalan lingkar Kota Jonggol.

Dua peristiwa tersebut mungkin terlihat sebagai bagian dari pembangunan yang berlangsung secara biasa. Namun jika menengok ke belakang, keduanya memiliki keterkaitan dengan gagasan-gagasan yang pernah diangkat dan didiskusikan oleh Jonggol Cendekia dan Beben Suhendar ketika menjadi Camat Jonggol pada satu dekade yang lalu.


(Foto Tahun 2016 Petisi Dukunagn Masyarakat untuk Penataan Alun-alun dan Penamaan Jalan H.M Syurdi Rusuh)

Pada September 2016, melalui tulisan berjudul "Rilis Pernyataan Sikap Pembangunan Alun-Alun Jonggol", Jonggol Cendekia mendorong penataan kawasan pusat kota yang tidak hanya memperhatikan aspek fisik, tetapi juga nilai sejarah dan identitas daerah. Dalam tulisan tersebut, muncul gagasan agar nama tokoh-tokoh yang telah berjasa bagi Jonggol dapat diabadikan sebagai nama jalan atau ruang publik sebagai bentuk penghormatan atas kontribusinya.

Salah satu nama yang saat itu diangkat adalah H.M. Syurdi Rusuh.

H.M. Syurdi Rusuh merupakan tokoh penting dalam sejarah Jonggol. Semasa menjabat sebagai Kepala Desa Jonggol, beliau berhasil membawa Desa Jonggol meraih predikat desa terbaik tingkat nasional. Prestasi tersebut bahkan mengantarkan Presiden Soeharto berkunjung langsung ke Jonggol. Pada periode itu pula, Kecamatan Jonggol sempat menjadi perhatian nasional melalui gagasan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke wilayah Jonggol.

(Foto Usulan Penamaan Jalan H.M Syurdi Rusuh dalam Media Cetak Harian Pakuan Raya)

Sepuluh tahun kemudian, nama beliau resmi diabadikan menjadi nama jalan lingkar Kota Jonggol. Sebuah penghormatan yang tidak hanya mengenang sosoknya, tetapi juga mengingatkan masyarakat akan sejarah panjang yang pernah ditorehkan Jonggol.

Pada tahun yang sama, 2016, Jonggol Cendekia juga menerbitkan tulisan berjudul "Jonggol Miliki Pasar Hewan Terbesar di Bogor Timur". Tulisan tersebut mengangkat potensi besar perdagangan ternak di Jonggol yang selama puluhan tahun menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Jonggol dinilai memiliki posisi strategis sebagai pusat aktivitas jual beli ternak yang melayani wilayah Bogor Timur dan daerah sekitarnya.

Saat itu, potensi tersebut sudah terlihat jelas. Namun sarana yang tersedia masih jauh dari ideal untuk mendukung aktivitas ekonomi yang terus berkembang.

Kini, sepuluh tahun berselang, Pasar Hewan Jonggol resmi berdiri dan mulai menjalankan fungsinya sebagai pusat perdagangan ternak yang lebih tertata dan representatif.

Tentu saja, peresmian pasar hewan maupun penamaan jalan bukanlah hasil dari satu gagasan atau satu pihak semata. Banyak unsur yang terlibat dalam proses panjang tersebut, mulai dari masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga para pemangku kepentingan lainnya yang terus memperjuangkan kemajuan Jonggol dari waktu ke waktu.

Namun setidaknya, kedua peristiwa tersebut memberikan satu pelajaran penting: gagasan yang baik tidak selalu terwujud dalam waktu singkat. Ada gagasan yang langsung dilaksanakan. Ada yang membutuhkan waktu beberapa tahun. Dan ada pula yang memerlukan satu dekade sebelum akhirnya menemukan momentum yang tepat.

Karena pembangunan sejatinya tidak hanya lahir dari anggaran, beton, dan proyek fisik. Pembangunan juga berawal dari pemikiran, diskusi, kritik, masukan, serta keberanian untuk membayangkan masa depan yang lebih baik bagi daerahnya.

Peresmian Pasar Hewan Jonggol dan penamaan Jalan H.M. Syurdi Rusuh menjadi pengingat bahwa ide-ide yang pernah dituliskan, didiskusikan, dan diperjuangkan tidak selalu hilang begitu saja. Sebagian mungkin tertunda, sebagian mungkin terlupakan untuk sementara, tetapi pada akhirnya dapat menemukan jalannya sendiri.

Sepuluh tahun mungkin bukan waktu yang singkat. Namun perjalanan Pasar Hewan Jonggol dan pengabadian nama H.M. Syurdi Rusuh menunjukkan bahwa gagasan yang lahir dari kepedulian terhadap daerah memiliki daya hidup yang panjang. Karena itu, Jonggol tidak boleh berhenti melahirkan ide dan pemikiran untuk masa depannya. Hari ini dua gagasan telah menemukan jalannya. Besok, mungkin gagasan-gagasan lain tentang pendidikan, kebudayaan, tata kota, ekonomi, hingga masa depan Bogor Timur akan menyusul menjadi kenyataan. Sebab setiap kemajuan selalu diawali oleh keberanian untuk membayangkannya terlebih dahulu.


Penulis : Harry Hardiyana (Pegiat Jonggol Cendekia)